PRIORITAS PRODUKSI DALAM EKONOMI ISLAM

Prioritas dalam produksi

Sebagaimana dikemukakan sebelumnya bahwa salah satu pilar pertumbuhan adalah memprioritaskan produksi. Dalam point ini ada sebuah pertanyaan yaitu, proyek-proyek apa sajakah yang diprioritaskan dan layak dipilih dalam memproduksi suatu produk. Untuk menentukan prioritas produksi, maka dalam ekonomi Islam prioritas tersebut sangat tergantung kepada tingkat perkembangan ekonomi yang telah dicapai. Ini sangat berkaitan dengan tingkatan kebutuhan manusia. Tingkatan tersebut dapat dikatogorikan :
1.    Kebutuhan untuk bertahan hidup (survival necesstities) yang berkaitan dengan barang-barang yang apabila tidak dimiliki oleh manusia akan menyebabkan dia meninggal. Contohnya makanan untuk orang yang kelaparan.
2.    Kebutuhan dasar (basic needs) yang berkaitan dengan barang-barang atau jasa yang apabila tidak dimiliki manusia menyebabkan kesulitan bagi mereka, walaupun tidak sampai menimbulkan kematian,contohnya ialah kebutuhan terhadap pakaian sederhana dan akomodasi.
3.    Kebutuhan pendukung (comforts) yang berakitan dengan barang-barang atau jasa yang menyebabkan kemudahan dan kenyamanan hidup,  walaupun tanpa barang-barang tersebut hidup juga tidak akan mengalami kesulitan .Contohnya pakaian bagus, AC, dll.
4.    Barang-barang mewah (luxuries), yaitu barang-barang yang tidak hanya memberikan kenyamanan, tetapi juga memberikan prestise apabila mengkonsumsinya. Contohnya mobil mahal/mewah
5.    Barang-barang yang merusak (harmful items), yaitu barang-barang yang membahayakan dan merusak manusia seperti alkohol dan lain-lain.

Tingkat kebutuhan masing-masing kategori di atas berbeda antara satu orang dengan lainnya. Kebutuhan bertahan hidup  (survival necessity) menempati tingkat tertinggi, bahkan pada kondisi darurat, barang-barang yang sebelumnya dilarang bisa menjadi halal.
Kebutuhan dasar (basic needs) merupakan satu hal yang mesti dijamin dalam konsep ekonomi Islam. Kebutuhan ini bahkan bisa dijadikan kriteria untuk mengukur garis kemiskinan seseorang. Dengan kata lain, seseorang yang mengalami kekurangan barang-barang ini bisa dianggap hidup di bawah garis kemiskinan. Prioritas produksi utama dalam ekonomi Islam adalah memproduksi kebutuhan dasar bagi masyarakat. Jika kebutuhan dasar telah mampu dipenuhi secara baik dan maksimal, maka prioritas pertumbuhan selanjutnya diarahkan untuk memproduksi  barang-barang pendukung, karena akan meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Produksi barang-barang ini juga akan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Sedangkan barang-barang mewah walaupun tidak dilarang, namun tidak dianjurkan. Dengan demikian, barang-barang ini tidak menjadi prioritas dalam konsep pertumbuhan ekonomi Islam. Adapun barang-barang yang merusak jelas tidak dibenarkan, karena tidak dibutuhkan dan bahkan merusak.
Pada akhirnya, laju pertumbuhan ekonomi yang paling tinggi dalam Islam merupakan hal yang alamiyah sebagai hasil dari proses pemanfaatan sumberdaya secara efisisien dan penuh. Hal ini disebabkan karena tuntutan untuk mencapai kemakmuran material dalam kerangka nilai-nilai Islam menghendaki:
1.    Tidak boleh dicapai lewat  produksi barang dan jasa yang tidak sesuai dengan standart moral Islami.
2.    Tidak boleh memperlebar kesenjangan sosial antara si kaya dan si miskin dengan mendorong konsumsi yang mencolok
3.    Tidak boleh menimbulkan bahaya kepada generasi sekarang dan akan datang dengan merusak lingkungan fisik dan moral mereka.

Prinsip Pembangunan Ekonomi Menurut Islam
Pada uraian terdahulu telah dipaparkan bahwa  ekonomi pembangunan modern telah mengalami fase-fase perkembangan  yang cukup signifikan. Walaupun fase-fase tersebut dilalui dengan cukup lama, namun tidak memberikan dampak positif bagi pembangunan ekonomi dunia yang sejahtera dan adil.
Ketika Islam menawarkan konsep pembangunannya yang berdasarkan Alquran dan Sunnah, maka alasan pertama munculnya konsep ekonomi pembangunan ini adalah didasari adanya kebutuhan akan suatu konsep alternatif yang layak diterapkan bagi pembangunan negara-negara mulim. Hal ini diperkuat dengan kenyataan bahwa konsep pembangunan ekonomi model Barat  yang selama ini diterapkan hampir dua abad di hampir seluruh negara-negara dunia ternyata tidak cocok dengan  jiwa dan prinsip-prinsip yang dianut oleh negara-negara muslim. Itu terlihat pada realita pembangunan  ekonomi negara-negara berkembang. Maka tidak aneh, jika banyak kritik yang menyatakan bahwa  konsep pembangunan Barat yang lahir dari teori kapitalis malah bisa merusak masa depan pembangunan negara-negara muslim tersebut.
Islam sangat memperhatikan masalah pembangunan ekonomi, namun tetap menempatkannya pada persoalan pembangunan yang lebih  besar, yaitu pembangunan umat manusia. Fungsi utama Islam  adalah membimbing manusia pada jalur yang benar dan arah yang tepat. Semua aspek yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi harus menyatu dengan pembangunan ummat manusia secara keseluruhan.
Dr. Abdullah Abdul Husein At-Tariqy mengungkapkan, ”Banyak ahli ekonomi Islam dan para fuqaha yang memberikan perhatian terhadap persoalan pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi bukan hanya aktivitas produksi material saja. Lebih dari itu, pertumbuhan ekonomi merupakan  aktivitas menyeluruh dalam bidang produksi yang terkait erat dengan keadilan distribusi. Pertumbuhan ekonomi bukan hanya  diukur dari aspek  ekonomi, melainkan sktivitas manusia yang ditujukan untuk pertumbuhan dan kemajuan sisi material dan spiritual manusia sekaligus.
Dari kajian para ulama dapat dirumuskan dasar-dasar filosofis pembangunan ekonomi ini, yaitu : 1. Tauhid rububiyah, yaitu menyatakan dasar-dasar hukum Allah untuk selanjutnya mengatur model pembangunan yang berdasarkan Islam.

2. Keadilan, yaitu pembanguan yang tidak pincang (senjang), tetapi pembangunan ekonomi yang merata (growth with equity)

3. Khilafah, yang menyatakan bahwa manusia adalah wakil Allah Allah di muka bumi untuk memakmurkan bumi dan bertangung jawab kepada Allah tentang pengelolaan sumberdaya yang diamanahkan kepadanya.

4. Tazkiyah.yaitu mensucikan manusia dalam hubugannya dengan Allah., sesamanya dan alam lingkungan,V

Leave a comment »

ASURANSI SYARIAH

PENGERTIAN ASURANSI ISLAM
Dalam bahasa arab, asuransi dikenal dengan istilah at-ta’min, penanggung disebut mu’ammi, tertanggung disebut mu’amman lahu atau musta’min. at-ta’min diambil dari amana yang artinya memberi perlindungan, ketenangan, rasa aman, dan bebas dari rasa takut. Pengertian dari at-ta’min adalah seseorang membayar/menyerahkan uang cicilan untuk agar ia atau ahli warisannya mendapatkan sejumlah uang sebagaimana yang telah disepakati, atau untuk mendapatkan ganti terhadaphartanya yang hilang.

Ahli fikih kontemporer wahbah az-Zuhaili mendefinisikan asuransi berdasarkan pembagiannya. Ia membagi asuransi dalam dua bentuk, yaitu at-ta’min at-ta’wun dan at-ta’min bi qist sabit. At-ta’min at-ta’wuni atau asuransi tolong menolong adalah: “kesepakatan sejumlah orang untuk membayar sejuimlah uang sebagai ganti rugo ketika salah satu seorang diantara mereka menapat kemudharatan.” At-ta’min bi qist sabit atau asurangsi sengan pembagian tetap adalah: “akad yang mewajibkan seseorang membayar sejumlah uang kepada pihak asuransi yang terdiri atas beberapa pemegang saham dengan perjanjian apabila peserta asuransi mendapat kecelakaan, ia diberi ganti rugi.”

Di Indonesia sendiri, asuransi islam sering dikenal dengan istilah. Kata istilah berasal dari istilah-yatakafalu, yang berarti menjamin atau saling menanggung.

Muhammad Syakir Sula mengartikan istilah dalam pengertian muamalah adalah saling memikul resiko di antara sesame orang, sehingga antara satu dengan yang lainnya menjadi penanggung atas resiko yang lainnya. Dalam Ensiklopedi Hukum Islam digunakan istilah at-takaful al-ijtima’I atau solidaritas yang diartikan sebagai sikap anggota masyarakat islam yang saling memikirkan, memerhatikan, dan merasakan penderitaan yang lain sebagai penderitaannya sendiri dan keberuntungannya adalah juga keberuntungan yang lain. Hal ini sejalan dengan HR. Bukhari Muslim: “orang-orang yang beriman bagaikan sebuah bangunan, antara satu bagian dengan bagian lainnya salaing menguatkan sehingga melahirkan suatu kekuatan yang besar”

Dewan Syariah Nasional pada tahun 2001 telah mengeluarkan fatwa mengenai asuransi syariah. Dalam fatwa DSN No.21/DSN-MUI/X/2001 bagian pertama mengenai ketentuan umum angka 1, disebutkan pengertian asuran syariah (ta’min, takaful atau tadhamun) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/ pihak melalui investasi dalam bentuk asset dan/atau tabarru’ yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapai risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.

LANDASAN HUUM ASURANSI SYARIAH
1. Al-Qur’an
Secara sepintas keseluruhan ayat al-Qur’an, tidak terdapat suatu ayatpun yang menyebutkan istilah asuransi seperti “al-ta’min” ataupun “al-takaful”. Walapun tidak menyebutkan secara tegas tentang konsep asuransi dan nilai-nilai dasar yang ada dalam praktik asuransi. Di antara ayat-ayat al-Qur’an tersebut antara lain:
a. perintah Allah untuk mempersiapkan hari depan
b. perintah Allah untuk saling menolong dan bekerja sama
c. perintah Alla untuk saling melindungi dalam keadaan susah
d. perintah Allah untuk bertawakal dan optimis berusaha
e. penghargaan Allag terhapadap perbuatan mulia yang dilakukan manusia

2. sunnah nabi SAW
Hadis tentang mengindari resiko
Diriwayatkan dari Anas bin Malik r.r, bertanya seorang kepada Rasullah SAW. Tentang (untanya): “apa (unta) ini saua okat saja atau langsung saya bertawakal pada (Allah SWT)?” bersabda Rasullah SAW.: “perta,a ikatlah unta itu kemudian bertawakalah kepada Allah SWT.” (HR. At-Turmudzi)
Nabi Muhammad SAW. Memberi tuntutan pada manusia agar selalu bersikap waspada terhadap kerugian atau musibah yang akan terjadi, bukannya langsung menyerahkan segalanya (tawakal) kepada Allah SWT. Hadis diatas mengandung nilai implicit agar kita selalu menghindar resiko yang membawa kerugian pada diri kita, baik itu berbentuk kerugian materi ataupun kerugian yang berkaitan langsung dengan diri manusia (jiwa). Praktik asuransi adalah bisnis yang bertumpu pada bagimana cara mengola risiko itu dapat diminimalisir pada tingkat yang sedikit (serendah) mungkin. Risiko kerugian tersebut akan terasa ringan jika dan hanya jika ditamggumh bersama-sama oleh semua anggota (nasabah) asuransi. Sebaliknya, apabila risiko kerugian tersebut hanya ditanggung oleh pemilikinya, maka akan berakibat terasa berat bagi pemilik resiko tersebut.

Warkum Sumitro menuliskan beberapa alas an dari kelompok yang mengharamakan asuransi dengan enam alas an \, sebagi berikut:
a. asuransi mengandung unsure perjudian yang dilarang didalam islam
b. asuransi mengandung unsure ketidakpaksaan
c. asuransi mengandung unsure ruba yang dilarang dalam islam
d. asuransi termasuk jual beli atau tukar menukatr mata uang yang tidak secara tunai
e. asuransi objek bisnisnya digantungkan pada hidup matinya seseoranh, yang berari mendahului takdir Allah SWT..
f. asuransi mengandung unsdur eksploitasi yang bersifat menekan

sedangkan para ulama yang memperbolehkan praktik asuransi diwakili oleh beberapa ulama. Argumentasi yang mereka pakai dalam membolehkan asuransi menurut Fathurrahman Djamil adalah sebagai berikut.
a. tidak terdapat nash Al-Qur’an atau Hadis yang melarang asuransi
b. dalam asuransi terdapat kesepakatan dan kerelaan antara kedua belah pihak
c. asuransi menguntungkan kedua belah pihak
d. asuransi mengandung kepentingan umum, sebab premi-premi yang terkumpul dapat diinvestasikan dalam kegiatan pembangunan.
e. Asuransi termasuk akad mudharabah antara pemegang polis dengan perusahaan asuransi
f. Asuransi termasuk syirkah at-ta’awujiyah, usaha bersama yang didasarkan pada perinsip tolong menolong

Dari kontroversi pandagan ulama natara yang mengharamkan dan menghalalkan, penting juga melihat ulama yang menyeleksi di antara macam-macam jenis suransi dan yang mengangap bahwa asuransi merupakan sesuatu yang bersifat subhat, yaitu sesuatu yang meragukan hukumnya. Abu Zahrah (guru besar Hukum Islam Universitas Cairo) berpendapat bahwa:”asuransi yang bersifat social diperbolehkan karena jenis asuransi social tidak mengandung unsur-yang dilarang dalam islam”. Sedangkan asuransi yang bersifat bisnis komersial, tidak diperbolehkan karena mengandung unsure-unsur yang dilarang islam. Masifuk Zuhdi berkomentar tentang pendapat Abu Zahrah tersebut bahwa alasan utama yang membolehkan asuransi social dan mengharamkan asuransi komersial adalah:”asuransi social pada garis besarnya sama dengan alasan pendapat kedua, yang menghalalkan; sedangkan alasan yang mengharamkan asuransi yang bersifat komersial pada garis besarnya sama dengan pendapat pertama yang mengharamakan.”
Karena itu, kita harus berhati-hati di dalam berhubungan dengan asuransi. Yang menggangap asuransi sebagai sesuatu yang syubhat juga menganggap bahwa ada sisi positif dan negative dalam asuransi yang tidak pernah dipraktikan sebelumnya dizaman Nabi Muhammad SAW.
Di pihak lain, pandangan ulama yang mengharamkan asuransi tampak bersikap keras dan tegas menetang konsep asuransi dan berpendapat bahwa kontrak asuransi asuransi bertentangan dengan standar-standar etika yang ditetapkan oleh hukum islam. Hal ini dikarenakan karena anggapan bahwa anggapan asuransi konvensional dipraktikan secara tidak adail, berbahaya, dan tidak pasti.
Dengan masih adanya pandangan yang mengharamkan praktik asuransi dan ada pula yang manganggap bahwa asuransi merupakan sesuatu yang syubhat sehingga harus dihindari, maka dicarilah jalan keluarnya dengan memberikan alternative bentuk asuransi yang sesuai dengan syariat islam yang sekarang dikenal dengan asuransi at-Takaful. Di Indonesia jenis asuransi takaful ini sudah berdiri sejak tahun 1994. kini telah banya perusahaan asuransi konvensional yang membuka cabang syariah yang mempraktikkan prinsip-prinsip hukum islam. Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 16 desember tahun 2003 telah mengeluarkan fatwa haramnya bunga yang ditarik oleh perusahaan asuransi yang mengelola dana premi melalui deposito di bank konvensional.

Leave a comment »

SISTEM MONETER DAN FISKAL ISLAM “PERAN UANG DALAM KEBIJAKAN MONETER”

Uang merupakan instrumen yang tidak bisa dipisahkan dari kegiatan ekonomi. sehingga bila kita membicarakan masalah ekonomi pasti akan membahas masalah uang. Terlebih lagi bila membicarakan masalah kebijakan moneter.

Uang dan kebijakan moneter merpakan dua hal yang saing berhubungan. Karena dalam kebijakan moneter yang dibahas adalah mengenai jumlah uang yang beredar dan bagaimana uang itu bisa terus mengalir agar keadaan makro dapat berjalan dengan baik.

Selain itu uang dalam perekonomian memberikan arti yang cukup penting, ketidakadilan dari alat ukur yang diakibatkan adanya instabilitas nilai tukar uang akan mengakibatkan perekonomian tidak berjalan pada titik keseimbangan.

Dengan demikan, dua hal diatas menunjukan peran penting uang dalam perekonomian. Selain 2 fungsi yang telah disebutkan diatas, uang juga emiliki peran pada kebijakan moneter.

  1. Konsep uang dalam islam

Konsep uang dalam ekonomi islam berbeda dengan konsep uang dalam ekonomi konvensional. Perbedaan itu jelas terlihat pada konsep uang bukan berupa modal (capital) menurut ekonomi islam. Sedangkan menurut ekonomi konvensional uang adalah modal (capital).  Perbedaan laiinya adalah mengenai flow concept dan stock concept. Menurut ekonomi islam uang bersifat flow concept, sedangkan dalam ekonomi konvensional ada 2 pendapat. Pendapat pertama menurut fisher, mengatakan uang bersifat flow concept. Dan pendapat kedua menurut mishikin mengaakan uang bersifat stock concept.

Yang dimaksud dengan flow concept adalah bahwa uang seharusnya berputar sepanjang waktu agar perekonomian menjadi sehat. Atau sederhananya uang harus dikeluarkan ke sektor rill agar bisa dimanfaatkan lebih optimal shingga bisa mendapatkan income dan terciptanya perekomian yang sehat. Sedangkan stock concept maksudnya adalah uang hanya dimiliki oleh seseorang dan disimpan tanpa disalurkan ke sektor riil. Hal inilah yang akan memperburuk perekonomian.

Dalam ekonomi islam, capital adalah private goods, sedangkan uang adalah public goods. Uang ketika mengalir adalah pubic goods (flow concept). Lalu mengendap ke dalam kepemilikan seseorang (stock concept), uang tersebut menjadi milik pribadi (private concept).

Untuk dapat lebih jelasnya perbedaan konsep uang dalam ekonomi islam dan ekonomi konvensional, adalah:

Konsep islam:

  • Uang tidak identik dengan modal
  • Uang adalah public goods
  • Modal adalah private goods
  • Uang adalah flow concept
  • Modal adalah stock concept

Konsep konvensional:

  • Uang sering didentikkan dengan modal
  • Uang (modal) adalah private goods
  • Uang (modal) adalah flow concept menurut fisher
  • Uang (modal) adalah stock concept
  1. Fungsi Uang

Secara umum fungsi uang ada 4, yaitu:

a)     Satuan hitung.,Yang dimaksud saruan hitung adalah uang dapat memberikan harga suatu komoditas berdasarkan satu ukuran umum, sehingga syarat terpenuhinya kehendak ganda yang selaras tidak diperlukan lagi.

b)    Alat transaksi (medium of exchange),Uang bisa menjadi alat transaksi apabila uang tersebut telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai alat transaksi.

c)     Penyimpan nilai (store of value), Fungsi uang sebagai penyimpan nilai dikaitkan dengan kemampuan uang menyimpan hasil transaksi atau pemberian yang meningkatkan daya beli, ssehingga semua transaksi tidak perlu dihabiskan pada saat itu juga.

d)     Standar pembayaran di masa mendatang (standard of deffered payment)

  1. Pemikiran ekonomi islam terhadap uang

Uang menurut Al-Ghazali

Pendapat Al-Ghazali mengenai uang antara lain:

1)      Dalam ekonomi barter uang dibutuhkan sebagai nilai suatu barang

2)    Uang ibarat cermin yang tidak mempunyai warna namun dapat merefleksikan warna. Uang tidak mempunyai harga namun dapat meredleksikan harga.

3)     Merujuk pada Al-Qur’an, Al-Ghazali mengecam orang yang menimbun uang yang dikatakan sebagai penjahat. 

Uang menurut al-Maqrizi

Spesialisasi beliau adalah uang dan inflasi. Al-Maqizi menggambil spesialisasi uang dan inflasi karena adanya penyimpangan nilai islam pada zaman setelah Rasullulah wafat. Penyimpangan itu terjadi pada empat hal, yaitu:

1)      Anggaran deficit

2)    Mata uang dinar dirham pada zaman Rasulullah

3)     Riba

4)    Gaya hidup

Menurut Al-Mqrizi inflasi dibagi menjadi dua, yaitu :

  1. Natural inflation,Inlasi ini terjadi dengan sendirinya bukan berasal darikesalahan manusia dan manusia tidak mempunyai kendali unuk mencegahnya.
  2. Inflasi akibat kesalahan manusia

a)     Korupsi dan administrasi yang buruk

b)    Pasajak berlebih yang memberatkan petani

c)     Jumlah fulus yang berlebihan

Leave a comment »

PEGADAIAN SYARIAH

A. pengertian pegadaian syariah

Pegadaian adalah merupakan tempat di mana masyarakat yang membutuhkan uang tunai bisa datang meminjam uang dengan barang-barang pribadi sebagai jaminannya. Mungkin masyarakat masih ingat dengan slogan pegadaian saat ini, “Mengatasi Masalah Tanpa Masalah”. Jika nasabah meminjam uang tunai ke bank, selain itu nasabah juga harus memiliki agunan, prosesnya juga bisa memakan waktu berhari-hari, karena pengajuan kredit perlu dianalisa terlebih dahulu oleh bagian kredit di bank tersebut. Tapi di Pegadaian simpel dan mudah prosesnya, hanya meninggalkan barang pribadi dan menunjukkannya di loket penaksir.

            Di loket penaksir tersebut barang akan dinilai oleh petugasnya. Dan petugasnya akan memberi tahukan mengenai berapa nilai gadai dari barang tersebut. Nilai gadai adalah nilai yang menggambarkan tentang berapa batas jumlah uang yang bisa dipinjam dengan menggunakan barang yang bersangkutan. Bila setuju, maka setelah itu datang ke loket kredit dan mendapatkan uang tunai yang bisa dipinjam, tentunya yang sesuai dengan nilai gadai barang. Bagusnya, proses ini tidak memakan waktu berhari-hari. Di sinilah kelebihan pegadaian.

            Mudah memang, tapi tentunya semua itu tidak gratis. Artinya masih ada beban yang harus dibayar. Khusus untuk pegadaian konvensional dikenakan beban bunga yang harus dibayar setiap 15 hari jika memang berniat untuk menebusnya kembali. Beban bunga itu bervariasi, tergantung dari nilai pinjaman. Untuk pinjaman Rp 5.000 hingga Rp 40.000 dikenakan bunga 1,25%. Untuk pinjaman Rp 40.100 hingga Rp 150.000 dikenakan bunga 1,5%, sedangkan untuk pinjaman di atas Rp 150.100 dikenakan bunga 1,75%. Akan tetapi jika pada pegadaian syariah hanya dikenakan beban bunga tiap harinya Rp 900,00 akan tetapi beban yang diberikan kepada nasabah juga tergantung pada barang yang menjadi jaminan, beban yang dibebankan kepada nasabah dipergunakan untuk merawat barang yang dijadikan jaminan dan mengansuransikan barang yang dijaminkan karena semata untuk menjaga barang tersebut jika terjadi force majeur.

             Lalu jika nasabag tidak mampu menebus kembali barang tersebut, pegadaian akan melelang barang tersebut. Lelang adalah proses penjualan barang di mana barang yang bersangkutan akan dijual kepada penawar yang berani membeli dengan harga tertinggi. Tentu saja lelang tersebut akan dilakukan dengan sepengetahuan pemiliknya.

B. Prinsip Dasar Syariah

Al-qur’an dan hadis

Firman Allah,

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang. (QS. Al-Baqarah : 2 : 283)

Dari Aisyah r.a., Nabi S.A.W. bersabda:

“sesungguhnya Rasulullah S.A.W. pernah membeli makanan seorang Yahudi dan Nabi menggadaikan sebuah baju besi kepadanya” (HR. Bukhari dan Muslim)

Dari Abu Hurairah r.a., Nabi S.A.W. bersabda:

“Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung resikonya”.(HR. Asya-Syafi’I, Al-Daruquthni dan Ibnu Majah)

Nabi S.A.W. bersabda :

“Tunggangan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Bagi yang menggunakan kendaraan dan memerah susu wajib menyediakan biaya perawatan dan pemeliharaan”. (HR. Jamaah kecuali Muslim , Nasa’I dan Bukhari)

Fatwa DSN

Landasan ini kemudian diperkuat  dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional no 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002 yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk rahn diperbolehkan dengan ketentuan sebagai berikut :

  • Ketentuan Umum :
  1. Murtahin (penerima barang) mempunya hak untuk menahan Marhun (barang) sampai semua utang rahin (yang menyerahkan barang) dilunasi.
  2. Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik Rahin. Pada prinsipnya marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin kecuali seizin Rahin, dengan tidak mengurangi nilai marhun dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan perawatannya.
  3. Pemeliharaan dan penyimpanan marhun pada dasarnya menjadi kewajiban rahin, namun dapat dilakukan juga oleh murtahin, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban rahin.
  4. Besar biaya administrasi dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
  5. Penjualan marhun

a.  Apabila jatuh tempo, murtahin harus memperingatkan rahin untuk segera melunasi utangnya.

b.  Apabila rahin tetap tidak melunasi utangnya, maka marhun dijual paksa/dieksekusi.

c.  Hasil Penjualan Marhun digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.

d.  Kelebihan hasil penjualan menjadi milik rahin dan kekurangannya menjadi kewajiban rahin. 

  • Ketentuan Penutup

1.  Jika salah satu pihak tidak dapat menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbritase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

2.    Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan disempurnakan sebagai mana mestinya.  

Fatwa Dewan Syariah Nasional No : 25/DSN-MUI/III/2002

Tentang RAHN menetapkan :

Pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan hutang dalam bentuk Rahn dibolehkan dgn ketentuan sbb:

  1. Murtahin (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan marhun (barang) sampai dengan hutang rahin (yg menyerahkan barang) dilunasi
  2. Barang tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin tanpa seizin rahin
  3. Ongkos dan biaya penyimpanan barang gadai (marhun ) ditanggung oleh penggadai (rahin). ongkos yang dimaksud besarnya tidak boleh didasarkan pada besarnya pinjaman .
  4. Murtahin tidak dpt melunasi hutang, maka marhun dijual paksa/Dilelang

 Fatwa DSN no 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas Menetapkan :

  1. Rahn Emas dibolehkan berdasarkan prinsip Rahn (lihat Fatwa DSN nomor : 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn),
  2. Ongkos dan Biaya Penyimpanan barang (Marhun) ditanggung oleh penggadai (Rahin).
  3. Ongkos sebagai mana dimaksud dalam butir b besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan.
  4. Biaya penyimpanan barang (Marhun) dilakukan berdasarkan akad ijarah.

 Fungsi dan tujuan lembaga

  • Visi:

pada tahun 2013 pegadaian menjadi “champion” dalam embiayaan mikro dan kecil berbasis gadai syariah dan fiducia bagi masyarakat menengah ke bawah

  • Misi:

 Membantu program pemerintah meningkatkan kesejahteraan rakyat khususnya golongan menengah ke bawah dengan memberikan solusi keuangan yang terbaik melalui penyaluran pinjaman skala mikro, kecil dan menengah atas dasar hukum gadai dan fidusia . Memberikan manfaat kepada pemangku kepentingan dan melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik secara konsisten. Melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya.

Perjalanan Misi Perusahaan Perum Pegadaian :

Misi Pegadaian sebagai suatu lembaga yang ikut meningkatkan perekonomian dengan cara memberikan uang pinjaman berdasarkan hukum gadai kepada masyarakat kecil, agar terhindar dari praktek pinjaman uang dengan bunga yang tidak wajar ditegaskan dalam keputusan Menteri Keuangan No. Kep-39/MK/6/1/1971 tanggal 20 Januari 1970 dengan tugas pokok sebagai berikut:

  1. Membina perekonomian rakyat kecil dengan menyalurkan kredit atas dasar hukum gadai kepada
  2. Para petani, nelayan, pedagang kecil, industri kecil, yang bersifat produktif Kaum buruh / pegawai negeri yang ekonomi lemah dan bersifat konsumtif
  3. Ikut serta mencegah adanya pemberian pinjaman yang tidak wajar, ijon, pegadaian gelap, dan praktek riba lainnya.
  4. Disamping menyalurkan kredit, maupun usaha-usaha lainnya yang bermanfaat terutama bagi pemerintah dan mayarakat
  5. Membina pola perkreditan supaya benar-benar terarah dan bermanfaat dan bila perlu memperluas daerah operasinya.

Dengan seiring perubahan status perusahaan dari Perjan menjadi Perum pernyataan misi perusahaan dirumuskan kembali dengan pertimbangan jangan sampai misi perusahaan itu justru membatasi ruang gerak perusahaan dan sasaran pasar tidak hanya masyarakat kecil dan golongan menengah saja maka terciptalah misi perusahaan Perum Pegadaian yaitu “ikut membantu program pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah kebawah melalui kegiatan utama berupa penyaluran kredit gadai dan melakukan usaha lain yang menguntungkan”.

Bertolak dari misi Pegadaian tersebut dapat dikatakan bahwa sebenarnya Pegadaian adalah sebuah lembaga dibidang keuangan yang mempunyai visi dan misi bagaimana masyarakat mendapat perlakuan dan kesempatan yang adil dalam perekonomian. 

B.     Mekanisme Operasional Lembaga

Implementasi operasi Pegadaian Syariah hampir bermiripan dengan Pegadaian konvensional. Seperti halnya Pegadaian konvensional, Pegadaian Syariah juga menyalurkan uang pinjaman dengan jaminan barang bergerak. Prosedur untuk memperoleh kredit gadai syariah sangat sederhana, masyarakat hanya menunjukkan bukti identitas diri dan barang bergerak sebagai jaminan, uang pinjaman dapat diperoleh dalam waktu yang tidak relatif lama (kurang lebih 15 menit saja). Begitupun untuk melunasi pinjaman, nasabah cukup dengan menyerahkan sejumlah uang dan surat bukti rahn saja dengan waktu proses yang juga singkat.

Di samping beberapa kemiripan dari beberapa segi, jika ditinjau dari aspek landasan konsep; teknik transaksi; dan pendanaan, Pegadaian Syariah memilki ciri tersendiri yang implementasinya sangat berbeda dengan Pegadaian konvensional.

Mekanisme operasional pegadaian syariah merupakan implementasi dari konsep dasar rahn yang telah ditetapkan oleh para ulama fiqh. Secara teknis, pelaksanaan atau kegiatan pegadaian syariah adalah:

  1. Jenis barang yang digadaikan
  2. Perhiasan: emas, perak, mutiara, intan dan sejenisnya.
  3. Peralatan rumah tangga: perlengkapan dapur, perlengkapan makan/minum, perlengkaan bertanam, dan sebagainya.
  4.  Biaya Kendaraam: sepeda ontel, sepeda motor, mobil, dan sebagainya.
    1. Biaya-biaya yang dikenakan dalam pegadaian syariah mepliputi biaya administrasi dan biaya penyimpanan barang gadai.

Adapun biaya administrasi tersebut meliputi:

  1. Biaya riil yang dikeluarkan, seperti ATK, perlengkapan, dan biaya tenaga kerja
  2. Besarnya biaya ditetapkan berdasarkan SE tersendiri
  3. Dipungut di muka pada saat pinjaman dicairkan

Adapun akad dalam pegadaian syariah:

  • Akad Rahn. Rahn yang dimaksud adalah menahan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Dengan akad ini Pegadaian menahan barang bergerak sebagai jaminan atas utang nasabah / Rahin.
  • Akad Ijarah. Yaitu akad pemindahan hak guna atas barang dan atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendri. Melalui akad ini dimungkinkan bagi Pegadaian untuk menarik Biaya Ijarah atas penyimpanan dan pemeliharaan barang bergerak milik nasabah / Rahin yang telah melakukan akad
  • Melalui akad Rahn, Nasabah  (Rahin) mendapat pembiayaan / pinjaman (qard) pada akad ini nasabah  dibebani biaya administrasi untuk menutup cost proses pencairannya. (fee penaksiran barang, pengganti ATK, dll) kemudian sebagai jaminannya, nasabah menyerahkan barang bergerak dan selanjutnya Pegadaian menyimpan dan merawatnya di tempat yang telah disediakan oleh Pegadaian. Akibat yang timbul dari proses penyimpanan adalah timbulnya biaya-biaya yang meliputi nilai investasi tempat penyimpanan, biaya perawatan dan keseluruhan proses kegiatannya. Atas dasar ini dibenarkan bagi Pegadaian mengenakan biaya  (biaya ijarah)  kepada nasabah sesuai jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak.

 

  • Beberapa kesepakatan dalam akad:
  1. Jangka waktu pinjaman dan  penyimpanan barang  untuk satu periode ditetapkan selama maksimum 120 hari atau  Empat bulan .
  2. Nasabah dibebani untuk membayar biaya ijarah sebesar Rp 80,- ( delapan puluh rupiah ) untuk setiap kelipatan taksiran Rp 10.000,- per 10 hari yang dibayar bersamaan pada saat melunasi atau mengangsur pinjaman.
  3. Membayar biaya administrasi yang besarnya ditetapkan oleh Pegadaian pada saat pencairan uang pinjaman. (Rp 1.000 s.d Rp 60.000)

C.    Sistem Pelaporan dan Pengawasan

Sistem pelaporan merupakan hal yang sangat penting baik perusahaan maupun lembaga. Pelaporan dilakukan untuk mengetahui hasil dan perkembangan setiap harinya. Pelaporan yang dilakukan dalam setiap perusahaan dan lembaga dilakukan setiap harinya. Pelaporan yang dilakukan oleh para pegawai dan devisi-devisi, yang mana mereka melaporkan hasil pekerjaan yang telah dilakukan, kemudian laporan tersebut akan diberikan kepada atasan sehingga atasan dapat mengetahui perkembangan pada lembaga dan perusahaan tersebut. Keberadaan pengawas sayariah dalam setiap lembaga keuangan yang berlabel syariah amat dibutuhkan, tidak terkecuali  pegadaian syariah.

Dalam surat keputusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. Kep-98/MUI/2001 bahwa mekanisme kerja DPS antara lain:

  • Melakukan pengawasan secara periodic pada LKS di bawah pengawasannya.
  • Berkewajiban mengusulkan pengembangan LKS kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada DSN
  • Melaporkan perkembangan produk dan operasional LKS yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya 2 kali dala 1 tahun anggaran
  • Merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan DSN.

Menteri keuangan menunjuk dewan pengawas syariah yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh presiden atas usus menteri BUMN/keuangan. DPS bertugas mengawasi operasional pegadaian syariah dan produk-produk agar sesau dengan ketentuan syariah. DPS biasanya diletakkan pada posisi setingkat dewan komisaris. Di samping itu, DPS juga harus memuat laporan berkala (biasanya setiap tahun) bahwa pegadaian yang diawasinya telah berjalan sesuai dengan ketentuan syariah

Pernyataan tersebut biasanya dimuat dalam laporan tahunan pegadaian yang bersangkutan. DPS uga meneiliti dan membuat rekomendasi produk baru dari pegadaian yang diawasinya.

Leave a comment »

IDENTIFIKASI TRANSAKSI YANG DILARANG

A. Penyebab terlarangnya sebuah transaksi adalah disebabkan:

  1. Haram zatnya
  2. Haram selain zatnya
  3. Tidak sah akadnya

Haram zatnya

Transaksi dilarang karena obje yang ditransaksikan juga dilarang, misalnya minuman keras, bangkai, daging babi. Jadi, meskipun transaksi jual-beli minuman keras dan babi akad jual belinya sah namun transaksi jual beli tersebut adalah haram.

Haram selain zatnya

1)     Melanggar prinsip “an Taradin Minkum”

Tadlis (Penipuan)

Setiap transaksi dalam islam harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak (sama-sama ridho). Mereka harus mempunyai informasi yang sama sehingga merasa tidak dirugikan (dicurangi). Akan tetapi bila terdapat keadaan dimana salah satu pihak tidak mengetahui informasi yang diketahui pihak lain, hal ini disebut tadlis, terdapat 4 hal hal yakni :

1. Kuantitas Tadlis dalam kuantias, dimana pedagang mengurangi timbangan (takaran) barang yang dijualnya.

2. Kualitas Penjual menyembunyikan cacat pada barang yang ditawarkan pada pembeli.

3. Harga Penjual memanfaatkan pembeli dalam hal ketidaktahuan pembeli akan harga pasar.

4. Waktu penyediaan Pembeli memesan barang pada penjual, dimana penjual mengetahui bahwa ia tidak dapat memenuhi apa yang dijanjikan pada pembeli tepat pada waktunya.

  

2)    Melanggar prinsip la’Tazhlimuna wa la Tuzhlamun’

Prinsip keuda, dimana pada prinsip tersebut dilarang menzalimi dan dizalimin. Praktik yang melanggar prinsip diantaranya :

  1. GhararKetidakpastian kedua belah pihak yang bertansaksi
  2. Rekayasa pasar (supply dan demand)erjadi bila seorang produsen atau penjual mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan cara menggurangi supply agar harga produk yang dijualnya naik.
  3. Rekayasa pasar (deman, ba’i najasy)Seorang produsen menciptakan permntaan yang palsu, seolah-olah terdapat banyak permintaan terhadap suatu produk sehingga harga jual produk itu naik
  4. Riba (riba fadl, riba nasiah, riba jahiliyah)Riba fadl, riba yang timbul akibat barang sejenis yang tidak memenuhikriteria kualias, kuantitas, dan waktu penyerahannya. Riba nasiah, riba yang timbul akibat utang piutang yang tidak memenuhi kriteria untung muncul bersama resiko dan hasi usaha muncul bersama biaya. Riba jahiliyah, utang yang dibayar melebihi dari pokok pinjaman, karenan si peminjam tidak mampu mengembalikan dana pinjaman pada waktu yang telah ditetapkan.
  5. Maysir (perjudian)
  6. Risywah (suap menyuap)

Leave a comment »

Hello world!

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!

Comments (1) »